Informasi Pelayanan


APA SAJA PELAYANAN DISDUKCAPIL?

Icon Kartu Keluarga - Layanan Penerbitan dan Perubahan Data Kartu Keluarga Disdukcapil Jayawijaya

Kartu Keluarga

Penerbitan baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data

Selengkapnya
Icon Kartu Identitas Anak KIA - Layanan Penerbitan KIA Disdukcapil Jayawijaya

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Penerbitan KIA

Selengkapnya
Icon KTP Elektronik - Layanan Rekam Cetak KTP-e Dalam dan Luar Domisili Disdukcapil Jayawijaya

KTP Elektronik

Rekam Cetak dalam dan luar Domisili

Selengkapnya
Icon Akta Kelahiran - Layanan Pencatatan Akta Kelahiran Disdukcapil Jayawijaya

Akta Kelahiran

Layanan pencatatan akta kelahiran

Selengkapnya
Icon Pindah Datang Penduduk - Layanan Administrasi Perpindahan Penduduk Disdukcapil Jayawijaya

Pindah/Datang Penduduk

Layanan administrasi perpindahan penduduk

Selengkapnya
Icon Akta Pencatatan Sipil - Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil Jayawijaya

Akta Pencatatan Sipil

Layanan akta perkawinan dan perceraian

Selengkapnya

Data Pencetakan KTP


JUMLAH PENCETAKAN KTP TAHUN 2025

Statistik pencetakan KTP Elektronik per bulan di Kabupaten Jayawijaya

Pelaksanaan Kegiatan Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 - Berita Disdukcapil Jayawijaya

Wamena, 15 September 2024 – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayawijaya kembali menggelar kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di tingkat distrik. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dinas di Wamena. Pelayanan ini mencakup perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Dirjen Dukcapil Perjuangkan Anggaran Disdukcapil Daerah - Berita Disdukcapil Jayawijaya

Batam - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengaku tidak tinggal diam terkait minimnya anggaran Dinas Dukcapil, terutama di daerah dengan kekuatan fiskal yang lemah.

Dirjen Teguh mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar melaporkan kondisi anggaran administrasi kependudukan, termasuk ketersediaan APBD dan realisasi serta kebutuhan anggaran di masing-masing daerah.